SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Komitmen itu terlihat dari capaian nilai Indeks Ketrbukaan Informasi Publik (IKIP) pada tahun pertama era kepemimpinan sudah menunjukan kenaikan yang sangat signifikan.

 

Dikoordinir oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfosan) Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik pada tahun ini berpeluang bersar mendapatkan predikat Menuju Informatif bahkan bisa capai predikat informatif, karena saat ini proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) berlangsung nilai kualifikasi yang diraih oleh Pemprov Malut pada tahapan verifikasi sudah mencapai 72,12 alias sudah melewati skor kualifikasi cukup informatif. 

 

Kepala Diskominfosan Malut, Iksan R.A Arsyad optimis akan bisa mendapatkan Kualifikasi Menuju Informatif, karena nilai ini masih akan meningkat lagi setelah keluar hasil tahapan uji publik melalui presentasi di Komisi Informasi Pusat yang berlangsung dari tangal 18 hingga 20 November 2025 di Jakarta. 

 

“Pada uji publik tersebut Gubernur Maluku Utara diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Fachrudin Tukuboya, yang mempresentasikan materi berjudul Kebijakan dan Strategi dalam Mewujudkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang Terbuka, sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Jika skor yang diperoleh nanti 60 dikalikan dengan 20 persen maka untuk tahap presentasi mendapatkan skor 12. Artinya jika ditambahkan dengan tahapan verifikasi sudah mendapat 84,12 yang berarti sudah pada predikat menuju informatif,” ucapnya.

 

Kadis Iksan berharap skor tahap presntase bisa lebih besar lagi maka nilai kualifikasi yang diterima bisa mencapai predikat Informatif yang sudah sangat dekat dengan nilai ambang batas antara 90-100, sehingga lompatan predikat tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan menjadi sangat jauh, di mana pada tahun sebelumnya mendapat predikat tidak informatif.

 

“Tahun sebelumnya website Pemprov diretas oleh heacker dari Thailand sehingga saat tim asesor melakukan penilaian website tidak bisa diakses padahal sudah banyak kegiatan dan laporan OPD yang diposting dalam website tersebut, itu yang membuat nilai kita pada tahun sebelumnya sangat jatuh,” jelasnya.

 

Namun pada tahun ini optimisme dan semangat kerja yang digerakan oleh gubernur telah berdampak besar, komitmen untuk lebih transparan dan terbuka kepada publik telah dilakukan yang ditandai dengan seluruh OPD yang cepat mempublikasikan laporan kegiatan maupun transparansi penanggaran sehingga mudah diakses.

 

“Selain itu Pemprov juga dari berbagai aspek telah berbenah, seperti nilai MCPS KPK yang sudah masuk zona hijau dan skor 79,5 menunjukan bahwa komitmen ibu gubernur untuk perbaikan dikerjakan dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya.

 

Pemprov Malut sendiri pada tahun ini menjalankan sejumlah program inovasi yang transparan dan akuntabel, beberapa di antaranya yaitu program Sapa Malut, NyalaMu, Kedai PanganMu, Sisuperdoko, E-Recruitmen, dan E-Hibah.

 

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi publik dan layanan pengaduan publik melalui pembangunan infrastruktur digital, peningkatan SDM, serta alokasi anggaran untuk pelayanan informasi publik, media komunikasi publik, serta pengembangan inovasi digital publik,” pungkasnya.

 

Upaya tersebut diharapkan mampu mengantarkan Provinsi Maluku Utara meraih kualifikasi menuju informatif, sekaligus menjadi bagian dari daerah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel sejajar dengan daerah lain yang sudah lebih dulu mencapai predikat informatif. Ong/Jay