Dukung PSN; Pemprov Laksanakan Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pembangunan Kodam Malut

SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe didampingi Sekretaris Daerah, Drs. Samsuddin A. Kadir memimpin rapat tindak lanjut permohonan penyediaan lahan, untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) Maluku Utara, yang berlangsung di Ruang Rapat Esk Crysant Ternate, pada Minggu (05/04/2026).

Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (Kanwil BPN) Maluku Utara, Kepala Kantor Pertanahan Tikep, Pihak Kodam, serta sejumlah instansi pemangku kepentingan terkait, dalam rapat tersebut membahas terkaita pengajuan status lahan, termasuk aspek legalitas, serta rencana pemanfaatan lahan ke depan.

Wakil Gubernur mengatakan, bahwa pembangunan Kodam di Maluku Utara merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat pertahanan keamanan wilayah, sehingga perlu adanya kerja sama dan fokus dari instansi terkait untuk kelancaran pembangunan dan tidak terkendala dikemudian hari.

“Beberapa instansi terkait untuk lebih fokus, sehingga seluruh proses dapat berlangsung dengan baik tanpa kendala dikemudian harinya, karena pembangunan Kodam di Maluku Utara sangat penting untuk pertahanan keamanan wilayah” ujar Wagub.

Selain itu, Samsuddin A. Kadir juga menyampaikan, bahwa lahan yang akan digunakan dapat dikelola secara sistematis dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat demi kepentingan bersama.

“Lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan Kodam tersebut, jangan sampai ada konflik dengan masyarakat sehingga kami meminta untuk segera menyelesaikan seluruh adminstrasi yang diminta oleh Kementerian BPN”, jelas Samsuddin.

Dalam rapat tersebut terdapat beberapa point penting yang dibahas antara lain kesiapan lahan, aspek legalitas tanah, status kepemilikan, serta dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, persyaratan administrasi juga diminta oleh pihak Kanwil BPN Maluku Utara seperti peta perencanaan pembangunan, serta terdapat kesepakatan berita acara pembagian lahan.

Sebagai tindak lanjut dalam rapat tersebut, Kanwil BPN Maluku Utara akan melakukan verifikasi lanjutan terhadap dokumen administrasi serta kondisi lapangan sebelum proses pengambilan keputusan final. Selain verifikasi administrasi, tim teknis juga akan segera diturunkan untuk melakukan peninjauan secara langsung dan melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

“Langkah ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Maluku Utara, dan dengan adanya Kodam baru, diharapkan pertahanan, keamanan, dan stabilitas daerah semakin kuat, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Maluku Utara”, tutup Wagub. (Jay)